- Delapan Stan Pameran Dukung Peluncuran Tiga Inisiatif Penting Pengembangan PAUD di Asia Tenggara
- Kemendikbudristek Raih Peringkat Kedua dalam Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 2024
- Kemendikdasmen Dorong Pemerataan Kualitas Pendidikan bagi Sekolah Negeri dan Swasta
- SEAMEO CECCEP Dorong Penguatan PAUD Holistik-Integratif dengan Tiga Inisiatif Inovatif
- Kemendikdasmen Kembali Raih Kualifikasi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
- Internet dan Judi Online: Ancaman Serius di Era Digital
- Gelar Karya Prestasi Anak Bangsa 2024 Mendorong Inovasi Sosial dalam Pengembangan SDM Unggul
- Dampingi Kunker Reses Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen Beri Harapan Baru bagi Pendidikan di Maluku
- Integrasi Coding dan AI di Dunia Pendidikan: Langkah Indonesia Menuju Ekosistem Digital Global
- Wamendikdasmen Sosialisasikan Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Kota Padang
Dampingi Kunker Reses Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen Beri Harapan Baru bagi Pendidikan di Maluku
Keterangan Gambar : Dampingi Kunker Reses Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen Beri Harapan Baru bagi Pendidikan di Maluku
Ambon, Kemendikdasmen ─ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) gandeng Komisi X DPR RI pada Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Maluku pada Jumat (06/12). Rapat ini membahas mengenai berbagai kondisi Provinsi Maluku, terutama pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Kami mengucapkan selamat datang di Provinsi Maluku (Bumi Raja-Raja) yang pada hari ini, kita akan mendengar berbagai masukan daripada Bapak/Ibu Komisi X, mengenai apa yang menjadi dua dari reses ini dan akan disampaikan apa yang menjadi persoalan kami yang nanti dapat diperbincangkan secara langsung,” ucap PJ Gubernur Provinsi Maluku, Sadali IE, dalam sambutannya kepada kehadiran rombongan Komisi X DPR-RI,
Sadali menekankan 8 Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bagian pertamanya adalah memperkokoh ideologi pancasila dan hak asasi manusia. Untuk itu, ia menyatakan apresiasi kedatangan Komisi X DPR RI sebagai wujud implementasi tujuan Asta Cita tersebut.
Rapat kembali mendapatkan sambutan dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang juga menghadirkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dan organisasi lainnya dalam rangka mendiskusikan perihal kepemudaan, keolahragaan, dan perpustakaan di Maluku.
“Seperti yang diketahui Mitra Komisi X Periode tahun 2024-2029 bahwa kementerian ini dipecah menjadi tiga kementerian; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan,” ujarnya.
Lalu Hadrian Irfani melanjutkan diskusi mengenai beberapa persoalan yang menjadi isu utama pada rapat pertemuan tersebut, seperti pembahasan anggaran. “Kami sudah melaksanakan rapat dan kami menyetujui pagu definitif anggaran 2025,” jelasnya.
Dalam hal ini, dipecahnya kementerian menjadi tiga bagian dengan bidang yang berbeda, artinya ketiga kementerian tersebut menerima anggarannya masing-masing. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerima anggaran sebesar 33,5 Triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menerima anggaran sebesar 57,6 Triliun, sedangkan Kementerian Kebudayaan menerima anggaran sebesar 2,3 Triliun.
Ia juga menyebutkan nominal anggaran yang diberikan kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait, seperti 2,33 Triliun untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), 721,7 Miliar untuk Perpustakaan Nasional, 5.842 Triliun untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan 5.705 Triliun yang diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, Lalu Hadrian Irfani melanjutkan pembahasan mengenai isu di bidang pendidikan.
“Ada juga beberapa isu yang hari ini kerap menjadi perbincangan secara nasional. Pertama, terkait zonasi tentu akan kami bahas. Ada beberapa yang menginginkan zonasi ini diubah dan ada beberapa juga yang ingin zonasi dilanjutkan. Kedua, isu terkait ujian nasional dan asesmen nasional yang sudah dilaksanakan,” tambahnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, berniat mencanangkan kembali diadakannya Ujian Nasional. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah belum memutuskan kebijakan terkait hal-hal pada pembahasan di atas baik zonasi, ujian nasional, maupun asesmen nasional.
Pada bincang ini, Farid Hatala, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang ditunjuk mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku menambahkan terkait Pagu Anggaran DAK fisik sarana prasarana pendidikan yang tidak lagi dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku, melainkan kebijakan tersebut dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Alokasi DAK Pendidikan tahun 2025 berkisar 218.612.160.000, hal ini diperuntukkan bagi pengadaan peralatan maupun buku ajar pada masing-masing satuan pendidikan SMA, SMK maupun SLB,” tegas Farid.
Lebih lanjut Farid menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan telah mendapat sebesar 41,49 % yang telah melebihi ketentuan Mandatory Spending yaitu 20 % dari APBD Maluku yakni sebesar 1,332,849,386,426.
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah, Imran menegaskan bahwa Kemendikdasmen memiliki strategi yang dikeluarkan untuk pemerataan sarana dan prasarana sekolah di Maluku. Kemendikdasmen berupaya menggerakkan tenaga didik di pendidikan non-formal dengan tetap mengedepankan kualitas. Selain itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten juga belum tersedia. Masih banyak persoalan lainnya, salah satunya mengenai DAK.
“Maluku mendapat anggaran dengan total DAK sebanyak 1,58 Triliun dari DAK Fisik 367 Miliar dan DAK Non Fisik 1.217 Miliar. Hal ini berdasarkan masukan yang ada dan akhirnya diakses secara nasional,” ucap Imran.
Kemendikdasmen juga melaksanakan evaluasi ASN P3K, guru-guru swasta dan guru-guru negeri untuk didistribusikan ke sekolah swasta. Dalam hal ini, Rachmadi Widdiharto, selaku Direktor Guru Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar menyampaikan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Maluku.
“Di Maluku ada sekitar 5.000 guru yang masih S1, TK sebanyak 1700, SD sebanyak 3.234, SMP sebanyak 688, SLB sebanyak 26, SMA sebanyak 197 dan SMK sebanyak 129. Kita berharap mudah-mudahan dari Pak Menteri dalam kurun waktu 4 tahun kedepan bisa dituntaskan dan dipenuhi pemerintahan daerah,” ucapnya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara Kemendikdasmen dan Komisi X DPR RI dalam menangani berbagai tantangan pendidikan di Maluku. Diskusi yang konstruktif dan usulan yang disampaikan oleh berbagai pihak memberikan gambaran nyata akan kebutuhan dan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti, mulai dari pemerataan tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana, hingga pelestarian budaya. Harapannya, hasil pertemuan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga direalisasikan ke dalam aksi nyata yang dapat membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara keseluruhan. (Sabrina/Editor: Refrina Yuliani)