PRA KONVENSI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERFILMAN

By administrator 10 Jul 2019, 08:33:37 WIBProgram Unggulan
PRA KONVENSI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERFILMAN

Jakarta, Kemendikbud – Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan kegiatan Pra-Konvensi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2019 di Hotel Golden Boutique Jakarta.  Pra-Konvensi KKNI diadakan dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen KKNI yang berlandaskan pada peta okupasi perfilman dan SKKNI, menyamakan perspektif antar stake holder tentang Skema Kerangka KKNI dalam bidang perfilman, serta meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan.

KKNI sendiri merupakan Standar Kompetensi Kerja yang dibutuhkan industri, yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012. KKNI memiliki empat karakteristik yaitu, lingkungan operasional/jenjang tugas, tingkat pengetahuan dan keterampilan, kemampuan memproses informasi/pemecahan masalah, dan tingkat tanggung jawab/akuntabilitas/otonomi. KKNI dikembangkan melalui prinsip dasar fleksibilitas dan kontekstualisasi.

Kegiatan Pra-Konvensi KKNI Pusbangfilm diawali dengan pemaparan kurikulum perguruan tinggi bidang program studi film berbasis KKNI oleh Ditjen Pembelajaran, serta pembekalan dokumen KKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan sidang delapan kelompok, sesuai dengan level yang terdapat pada peta okupasi. Hasil sidang delapan kelompok kemudian diselaraskan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pra-Konvensi KKNI turut menghadirkan berbagai unsur dan instansi seperti Asosiasi Profesi bidang Perfilman, Asosiasi Industri Perfilman, Karyawan Film dan Televisi (KFT) serta instansi yang bergelut di bidang kurikulum seperti Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan Program Studi dan Film dari berbagai universitas. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Direktorat Standar Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kemenaker, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti, Biro Hukum dan Organisasi, serta Badan Perfilman Indonesia.